Uang Banyak, Serapan Anggaran Pemkot Makassar Lamban
Uang Banyak, Serapan Anggaran Pemkot Makassar Lamban

Uang Banyak, Serapan Anggaran Pemkot Makassar Lamban

CAFEBERITA.COM – Meski uang banyak. Serapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Makassar belum maksimal. Masih banyak SKPD yang dinilai lamban merealisasikannya.

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 pada triwulan pertama masih banyak di bawah angka enam persen. Terendah di Dinas Pertanahan. SKPD satu ini hanya menyerap anggaran sebanyak 0,13 persen dan fisik satu persen.

Tertinggi di Satpol PP dengan realisasi 18,07 persen dan fisik 18,07 persen. Hingga saat ini, total dari 30 SKPD baru sebanyak Rp303 milyar lebih dari total APBD sebesar Rp4,677 triliun yang mampu diserap.

Baca Juga:

Mayat yang Dibakar di Maros Izin Pergi Rekreasi di Malino Highland, Inilah Identitasnya

Tempat Wisata di Sinjai yang Terkenal

Cara Investasi Jual Beli Bitcoin Kripto (Aman, Murah) Buat Pemula

Mirisnya, bagian administrasi pembangunan, bagian ortala, bagian protokol dan bagian kesejahteraan rakyat sama sekali belum menyerap anggaran sepersen pun.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile mengatakan, SKPD yang memiliki serapan anggaran rendah harus segera dievaluasi. Ia meminta agar Pemkot Makassar bergerak cepat merealisasikannya. Uang banyak tetapi tak dipakai.

“Ini harus segera ditindaki dan dilaksanakan apa yang urgen serta dikondisikan di tengah pandemi virus korona ini,” tandasnya.

Andi Suhada meminta agar para SKPD tidak terlena dengan adanya krisis pandemi Covid-19 sehingga ogah untuk bekerja cepat menjalankan semua rancangan kerja yang telah dibuat.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, William Laurin menegaskan akan menjadwalkan untuk segera memanggil SKPD untuk dievaluasi. Mempertanyakan apa yang menjadi problem kenapa serapan anggarannya sangat rendah.

“Kendalanya ada di mana. Ini harus jadi fokus utama kita nantinya,” ucapnya.

Lambatnya serapan anggaran pada sejumlah SKPD, kata William, pada umumnya dibeberkan karena pandemi Covid-19 sehingga banyak kepala dinas beralasan kegiatan tak bisa dijalankan.

“Yang sifatnya mengumpulkan orang nyaris tak bisa dilakukan. Ada protokol kesehatan yang membatasi,” tambahnya. (*)