Beranda Berita Rapid Test Gratis di Gowa Hanya Diperuntukkan Masyarakat Ini! Bukan untuk Jalan-Jalan

Rapid Test Gratis di Gowa Hanya Diperuntukkan Masyarakat Ini! Bukan untuk Jalan-Jalan

0
Rapid Test Gratis di Gowa
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan (tengah).

CAFEBERITA.COM – Rapid test gratis di Gowa akan digelar secara massal, Senin (13/7/2020). Rencananya ini akan dipusatkan di Gedung Haji Bate.

Test ini hanya untuk masyarakat yang mau bepergian ke Makassar. Ada syaratnya salah satunya hanya untuk pekerja.

“Kita akan bantu masyarakat dengan rapid test yang akan dipusatkan di gedung Haji Bate. Insya Allah saya akan kemunikasikan pemilik gedung secepatnya,” ujar orang nomor satu di Gowa, semalam pada hari Sabtu (11/7/2020).

Adnan membeberkan hal ini pada pertemuan virtual yang diikuti, Wakil Bupati Gowa H. Abd Rauf Malaganni Kr Kio, Sekda Gowa H. Muchlis.

Disaksikan langsung oleh Inspektorat Hj Kamsinah, Kepala Bapeda Taufiq Mursad, Kadis Kesehatan H. Hasanuddin, Kadis DPKD Karim Dania dan Kadis Kominfo-SP Arifuddin Saeni.

Menurut Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, rapid test gratis di Gowa ini dikeluarkan setelah Pj Walikota Makassar Rudy Djamaluddin, menandatangani Perwali Nomor 36 Tahun 2020, tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

BACA JUGA :   Anggaran Covid-19 Parepare Disulap Menjadi Rp16 Miliar

Olehnya itu, dia mendorong para Camat untuk membuat Posko di perbatasan kecamatan masing-masing. Ini untuk mengantisipasi masyarakatnya yang akan melakukan perjalanan ke Makassar.

Rapid Test Gratis di Gowa Hanya Untuk Pedagang

Rapid test gratis di Gowa ini untuk pedagang sayur dan pekerja lainnya yang membutuhkan surat keterangan. Tidak bagi yang mau sekadar jalan-jalan.

Posko yang terbentuk ini selain melakukan pemeriksaan, juga sudah menyediakan form bepergian yang akan dipakai memasuki kota Makassar.

Posko ini untuk memenuhi syarat enam item yang membolehkan orang luar masuk Makassar dengan menggunakan form.

Adnan juga merencanakan untuk meminta bantuan Gubernur Sulsel, H. Nurdin Abdullah, agar Gowa dapat dibantu rapid test, mengingat keterbatasan alat tersebut di Gowa.

Olehnya itu ia akan mencoba meminta ke Bapak Gubernur, mudah-mudahan dapat bantuan rapid test, katanya.

Mengingat jumlah ketersediaan rapid test ang ada, menurut orang nomor satu di Gowa tersebut, ancang-ancangnya 100 hingga 200 orang perhari.

BACA JUGA :   Positif Covid-19 di Sidrap Kembali Bertambah

“Ini pun kita akan seleksi ketat,” ujarnya.

kalau cuman sekadar untuk dipakai berjalan-jalan. Yah silakan balik ke rumah, tegas Adnan.

Pembatasan orang masuk ke Makassar pada Perwali itu disebutkan pada Bab V. Ini terkait tentang Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah.

Pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan, bahwa setiap orang yang hendak masuk ke dalam dan keluar kota Makassar, maka wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi Covid-19.

Perwali Makassar Disikapi

Surat rekomendasi ini dari Gugus Tugas dan/atau Rumah Sakit/Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 hari setelah diterbitkan.

Sementara di Pasal 6 ayat 2 juga menyebutkan bahwa ketentuan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1.

Ini berlaku bagi setiap orang yang memasuki kota Makassar, dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat, laut dan udara.

Di sisi lain, aturan yang mewajibkan orang membawa surat bebas Covid-19, tidak berlaku bagi orang-orang tertentu.

BACA JUGA :   Wabup Gowa Bilangi BKPRMI Begini di Masa Covid-19

Hal ini tertuang dalam pasal 6 ayat 3 Perwali.

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 1, dapat dikecualikan kepada:

a. ASN yang bekerja di Kota Makassar
b. TNI/Polri yang bekerja di Makassar.
c. Karyawan swasta yang bekerja di Makassar.
d. Buruh yang bekerja di Makassar
e. Pedagang yang berdagang di Makassar.
f. Penduduk yang berdomisili di Maminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar) yang bekerja di Makassar.

Ketentuan yang dimaksud pada ayat 3 hurup (a), (b) dan (c) wajib memperlihatkan bukti diri bahwa benar bekerja di kota Makassar kepada petugas.

Sementara itu, pada ketentuan lainnya yang dimaksud pada ayat 3 huruf d dan e tersebut, wajib memperlihatkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa asal bahwa benar adalah buruh yang bekerja di Makassar dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Makassar.

Sementara ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memperlihatkan identitas bahwa benar adalah penduduk yang berdomisili/menetap di Makassar, Maros, Gowa dan Takalar. (mis)

Tinggalkan Komentar