Upaya bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajahan dapat dikatakan sebagai cerminan nasionalisme tahap pertama.
Namun ini belum memadai jika tidak dibarengi dengan kemerdekaan atau otonomi ekonomi.
Menurut Soedjatmoko, diperlukan langkah pengelolaan kemampuan ekonomi Indonesia di dalam situasi globalisasi dan interdependensi.
Untuk itu nasionalisme Indonesia harus cerdas dan mengkaitkan aspek politik, ekonomi dan kebudayaan satu sama lain.
Perlu disadari bahwa nasionalisme dalam tahap pertama, yakni dalam usaha mencapai kemerdekaan, pada umumnya sudah tercapai.
Kita melihat bangkitnya negara-negara nation-liaison states di mana-mana.
Tapi sekarang sudah menjadi jelas bahwa tercapainya kemerdekaan politik belum berarti mencapai kemerdekaan atau otonomi ekonomi.
Kemampuan negara-negara sedang berkembang untuk mengembangkan , ekonominya sedemikian rupa sehingga otonomi juga diperluas dan ditingkatkan tidak otomatis terwujud.
Setelah kemerdekaan dicapai, maka bermacammacam usaha nation building ditangani.
Di Indonesia kita melihat, misalnya, loyalitas kedaerahan pada Jong Java, Jong Sumatra dan sebagainya ditingkatkan menjadi loyalitas kepada konsep Indonesia.
Ini adalah suatu perkembangan baru, karena sebelum Sumpah Pemuda pemikiran seperti itu belum ada.
Dalam praktek ketika kita berupaya mengadakan penataan politik, usaha-usaha pembangunan bangsa itu terus berjalan.
Tapi jelas pula bahwa ketergantungan di bidang ekonomi masih ada.
Soalnya sekarang ialah bagaimana kita membina kemampuan ekonomi di dalam suatu situasi dunia yang berlainan dibandingkan dengan waktu perjuangan kemerdekaan dimulai.
Dunia sekarang sudah menjadi saling tergantung (interdepen dence) satu sama lain. Senang atau tidak senang, itulah kenyataan yang harus dihadapi.
Bahkan saling ketergantungan itu menuju kepada globalisasi ekonomi dunia yang dalam banyak segi lepas dari negara-negara yang ekonominya kuat.
Jud-i boleh dikatakan globalisasi kapitalisme itu menjadi suatu faktor tersendiri yang tidak seluruhnya dikendalikan oleh negara-negara kapitalis dengan industri moderennya.
Jadi masalahnya bagaimana negara-negara berkembang membina kekuatan ekonominya di dalam situasi interdependensi dan globalisasi itu.
Dalam pada itu situasi juga sudah berubah karena macam-macam eksperimen ke arah pembangunan ekonomi di dunia ke tiga.
Untuk sebagian bisa dikatakan berhasil, untuk sebagian lagi tidak berhasil.
Boleh dikatakan bahwa usaha-usaha pembangunan yang berdasarkan kontrol penguasaan ekonomi oleh negara itu tidak berhasil di berbagai negara, walaupun di negara-negara lain tertentu bisa berhasil.
Namun di mana-mana tidak ada keberhasilan, di mana mekanisme pasar merupakan satu-satunya faktor pengatur ekonomi.
Selalu ada kerangka kebijaksanaan ekonomi nasional yang menentukan ruang gerak mekanisme pasar itu.
Jadi nasionalisme itu harus mampu mengalihkan bukan saja perhatiannya tetapi juga aspirasi-aspirasinya dari politik ke ekonomi tanpa mengurangi peranan politik dari nasionalisme itu sendiri.
Nasionalisme Yang Cerdas
Saya tidak sependapat kalau kita harus mengadakan diversifikasi terhadap nasionalisme dengan memilahnya sebagai nasionalisme politik, nasionalisme ekonomi dan nasionalisme kebudayaan.
Apalagi jika mempertentangkannya satu sama lain. Soalnya nasionalisme adalah dorongan yang mendasar (basic).
Manifestasinya ditentukan oleh situasi dan tantangan yang dihadapi dan juga tergantung dari kecerdasan nasionalisme itu.
Kalau nasionalisme itu bodo, ia menimbulkan macam-macam akibat, membuat kesalahan dan rintangan.
Jadi kita harus berpegang pada asumsi bahwa nasionalisme di dunia ketiga, khususnya di Indonesia, adalah suatu nasionalisme yang cerdas.
Kalau nasionalisme yang ada itu cerdas, saya tidak melihat adanya kesulitan mengalihkan titik berat aspirasi dari politik ke ekonomi,
atau untuk memperluas aspirasi sehingga bidang ekonomi juga mendapat perhatian penting.
Soalnya, memang ada kesulitan dari manusia yang memimpin nasionalisme itu untuk menghadapi masalah ekonomi.
Dalam sejarah kita juga sudah mengalaminya. Tetapi pada prinsipnya tidak ada pertentangan atau perbedaan antara ketiga nasionalisme itu.
Di bidang kebudayaan, misalnya, saya yakin tanpa suatu kebudayaan yang kuat nasionalisme politik tidak ada akarnya dan nasionalisme ekonomi juga tidak berhasil.
Jadi ketiga kategori ini pada dasarnya adalah satu.
Tetapi asumsinya adalah adanya kecerdasan dalam nasionalisme itu, dan karenanya kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memupuk ketiganya itu.
Yang satu tidak bisa hidup tanpa yang lain. Nasionalisme politik saja yang tidak didukung oleh ekonomi lama-lama juga akan hancur.
Ada gejala-gejala di mana kita melihat bahwa negara-negara baru itu menghadapi ketergantungan ekonomi dan tidak tahu bagaimana mengatasinya, sehingga mengalami kekacauan dan kemampuan politiknya pun berkurang.
Jadi yang satu melengkapi yang lain dan pada dasarnya akarnya satu.
Tidak ada yang menonjol peranannya dalam pembangunan nasional, karena kalau itu terjadi yang lain akan dirugikan.
Proses Belajar Masyarakat Indonesia
Saya juga tidak akan menarik garis pemisah mengenai karakteristik nasionalisme pada zaman demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan di mana Orde Baru sekarang.
Saya kira merupakan kesalahan kalau kita harus menarik garis pemisah yang terlalu tajam di antara ketiganya.
Sebab yang kita persoalkan atau subyeknya adalah masyarakat Indonesia. Saya justeru melihat hal itu sebagai pross belajar (learning process) masyarakat Indonesia.
Misalnya pada awal kemerdekaan sampai tahun 1958, tidak ada kesepakatan tentang pemhangunan.
Bahkan orang tidak mengerti pembangunan itu apa.
Kita juga tidak mempunyai ekonom-ekonom yang mampu menangani atau mengembangkan konsepsi ke arah kemajuan bangsa sehingga pengertian tentang situasi ekonomi kita yang sebenarnya,
tempat dan kedudukan kita di dunia dari sudut ekonomi, semuanya kurang jelas. Itu karena kita semua tidak tahu politik ekonomi negara kita.
Kita harus melihat fase-fase berikutnya sebagai eksperimentasi.
Kalau dilihat dari sudut pembangunan, zaman Sukarno adalah suatu eksperimentasi usaha pembangunan yang dibimbing atau dikuasai oleh pertimbangan-pertimbangan politik.
Akibatnya ekonomi kita terpelanting dan mengakibatkan kemunduran.
Sekarang di zaman Orde Baru sebenarnya ada suatu generasi di mana golongan ekonom untuk sebagian mengambil bagian yang penting dalarn konsepsi pembangunan.
Tetapi kita juga melihat di bidang-bidang sosial, di mana boleh dikatakan dengan segala kemajuan yang telah dicapai,
kita melihat berkembangnya suatu elite yang sangat consumption oriented dan kurang minatnya pada investasi sendiri.
Yang masih memungkinkan adanya investasi itu karena tingkat bunga deposito tinggi.
Namun kecenderungan dan kemungkinan untuk melakukan investasi dalam meningkatkan kemampuan produksi masyarakat, terbatas sekali.
Jadi kalau kita bandingkan betapa ting~ ginya tingkat menabung orang Jepang, Korea dan sebagainya, saya kira kelihatan sekali bahwa selain mengejar segi-segi ekonomi,
sendi-sendi sosial, perilaku orang atau manusianya sangat penting untuk diperhatikan.
Karena itu saya tidak melihat masing-mas’mg fase dalam ketiga masa demokrasi itu ada sesuatu yang salah secara inheren.
Saya kira akan lebih produktif kalau kita melihat sebagai suatu learning term atau masa belajar melalui pengalaman yang harus dilalui oleh setiap bangsa.
Pada suatu ketika segi-segi tertentu maju, tetapi pada fase lain aspek lainnya yang menonjol. Karena itu tidak bisa dikatakan,
misalnya, pada zaman demokrasi liberal itu ada ekonom-ekonom yang diabaikan.
Soalnya memang memang tidak ada ekonom-ekonom pada waktu itu.
Tidak ada yang jelas betul sosoknya sebagai ekonom, dan sifatnya meraba-raba.
Yang menjadi jelas sekali di zaman Soekarno adalah pemikiran yang mendasarkan pada pandangan bahwa jika negara yang menguasai perekonomian, hasilnya akan baik atau langsung akan baik.
Ternyata tidak demikian kenyataannya. Kita sebagai bangsa memerlukan learning experience itu.
Peranan Nasionalisme Pembangunan
Bagi saya, nasionalisme gelombang ketiga atau apalah namanya, tidak berbeda dengan nasionalisme moderen
atau nasionalisme pembangunan seperti yang pernah saya kemukakan pada pidato peresmian Lembaga Pers Dr. Seotomo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 29 Juli 1988.
Hanya saja istilah yang saya gunakan lebih persis (precise), karena ia menunjukkan kepada ciri pokok dari nasionalisme itu.
Misalnya bahwa pengembangan ekonomi itu sudah jelas batas-batas dari apa yang bisa dilakukan oleh suatu birokrasi negara.
Pada suatu ketika birokrasi itu menjadi ”counter productive” dan sebaliknya orang juga tidak bisa dengan begitu saja mengatakan
bahwa sebaiknya hanya mekanisme pasar saja yang harus membina pembangunan.
Kita tak boleh melupakan bahwa pada dasarnya kita ini mewarisi sistem ekonomi dualistis dan suatu masyarakat yang dualistis pula.
Adapun tugas utama nasionalisme ekonomi atau nasionalisme pembangunan yaitu mengatasi dualisme itu.
Tapi dualisme itu sekarang berkaitan dengan dualisme di dunia antara megamnegara kaya dan negara miskin.
Sebagian darn elite Indonesia, misalnya, lebih dekat kepada elite internasional atau transnaslonal daripada dekat pada masalab kemuskman.
Dan dualisme itu bukan hanya dalam bidang ekonomi, tapi jugs dualisme sosial. Itu menjadi tugas utama, sebab selain pertumbuhan ekonomi (economic growth), yang tak kalah pentingnya adalah mengatasi dualisme itu.
Karena kalau kita belum bisa mengatasi dualisme, tidak ada suatu pasar domestik yang integral.
Seperti dulu di zaman kolonial, pasar domestik terpecah-pecah. Masalah ini masih harus ditangani.
Jadi ada bermacam-macam tugas dan sasaran pembangunan yang belum berhasil kita tangani dengan seksama.
Saya kira pembangunan sekazjang banyak hasilnya, tetapi dengan setiap langkah maju, kita juga melihat sasaran-sasaran mana yang masih belum ditangani.
Tegasnya saya tidak melihat perbedaanperbedaan antara nasionalisme gelombang ketiga dan nasionalisme baru yang saya nyatakan itu, yakni nasionalisme pembangunan.
Tetapi nasionalisme pembangunan itu harus berdasarkan suatu penglihatan yang melihat dualisme di dunia, kaitannya dengan daualisme di Indonesia atau di negara-negara dunia ketiga,
sehingga di perlukan pemikiran lebih jauh mengenai cara-cara mengatasi dualisme.
Sebab akibatnya terhadap kebijaksanaan pembangunan sangat jauh dan mendalam.
Dengan nasionalisme pembangunan, kita tidak perlu khawatir kalau-kalau nasionalisme itu ditelan oleh modernisasi sehingga kehilangan jati-diri atau kepribadian nasional yang kita miliki.
Justeru nasionalisme pembangunan itu berusaha memperkuat dan mempertahankan kepribadian kita.
Adalah salah sama sekali kalau gagasan nasionalisme pembangunan atau nasionalisme moderen yang saya kemukakan itu diartikan akan menepikan kepribadian nasional.
Justeru yang saya khawatirkan adalah kalau kita kehilangan kepribadian kita.
Karena kalau kita lihat pola konsumerisme dari elite kita, ini membuat saya sadar bahwa diperlukan nasionalisme pembangunan yang menjalankan modernisasi dan
usaha pembangunan tanpa kehilangan kepribadian dan tanpa menjadi lebih tergantung pada dunia luar.
Pola konsumerisme sekarang ini tidak memikirkan lagi apakah akan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional atau malah sebaliknya merangsang ekonomi luar negeri.
Saya bahkan khawatir bahwa pola konsumerisme elite kita itu sekarang akan melemahkan kemampuan kita untuk mempertahankan kepribadian nasional yang didasarkan pada nasionalisme pembangunan itu.
Tetapi nasionalisme pembangunan itu juga harus menyadari bahwa yang ditentang itu bukan saja kekuatan-kekuatan dalam negeri atau
kecenderungan dalam negeri, tetapi kecenderungan-kecenderungan itu ada kaitannya dengan kekuatan internasional.
Dan kita harus pintar serta cerdas dalam menghadapi kekuatan dan kecenderungan itu.
Kesadaran Sejarah
Nasionalisme pembangunan jelas erat kaitannya dengan kesadaran sejarah. Sebab tanpa sejarah kita tidak tahu kita ini siapa.
Karena itu pelajaran sejarah di sekolah kalau hanya hafal di luar kepala akan menafikan kesadaran sejarah.
Hemat saya sejarah harus seperti kaca. Sebab dengan kaca itu kita bisa melihat diri kita itu seperti apa, apa yang membuat kita sampai bisa begini.
Jadi kesadaran mengenai kepribadiannya, tidak bisa dilepas dengan kesadaran sejarah dan pengetahuannya tentang sejarah.
Nasionalisme tanpa sejarah itu namanya emosi bodoh. Nasionalisme harus disinari oleh kesadaran, pengertian, pengetahuan dan kesadaran sejarah.
Apakah nqsionalisme itu bisa menjadi kekuatan sejarah? Terlebih dahulu kita harus memahami bahwa nasionalisme timbul sesudah Napoleon.
Sesudah kekalahan Napoleon, maka bangkitlah negara-negara model yang dinamakan nation state di Eropa.
Jadi nasionalisme bukan suatu paham yang sudah ada sejak dahulu kala. Dia hanya merefleksikan perkembangan sejarah dari umat manusia.
Bahkan diberbagai negara tertentu nasionalisme kalah kekuatannya dibandingkan dengan kesetiaan pada suku, kepada komunitas kecil, sehingga mereka berkelahi terus.
Beruntunglah dalam sejarah Indonesia ada pengalaman kerajaan yang besarv besar,
sehingga hal itu memantul dalam mengatasi pertentangan-pertentangan suku, daerah dan agama.
Dalam hal ini kita beruntung dibandingkan dengan negara lain.
Apakah seribu tahun lagi masih ada nation-state yang kita kenal sekarang ini, saya tidak tahu.
Tetapi untuk masa 10-50 tahun lagi, konsepsi nation-state merupakan pola organisasi politik yang masih paling afdol dan efektif di dunia.
Meskipun sekarang sudah kita lihat proses-proses perubahan yang tidak dikuasai oleh pemerintah negara-negara nation-state.
Pola atau proses perubahan itu terjadi karena perubahan ilmu pengetahuan atau teknologi.
Kita tidak bisa menghalangi, atau pemerintah juga tidak bisa menghalangi orang menerima suatu pesan dari satelit.
Seandainya dilarang pun, toh ada orang-orang berhubungan karena teknologi sudah maju.
Paham nasionalisme memerlukan semua itu. Supaya ia efektif, harus merupakan suatu nasionalisme yang sophisticated, yang memahami bahwa perasaan saja tidak cukup.
Sebab jika perasaan saja yang menonjol, ia akan dilanda oleh kekuatan-kekuatan moderen yang muncul dewasa ini.
Karena itu nasionalisme perlu diilhami, disinari dan dibimbing oleh kecanggihan dalam teknologi, proses-proses kebudayaan, ekonomidan sebagainya.
Kalau tidak, ia akan hancur. Tegasnya, perasaan saja tidak cukup, jadi harus perasaan yang dipersenjatai oleh pengertian dan pengetahuan moderen.
Nasionalisme yang tidak moderen akan hancur. Kita lihat di Afrika bagaimana orang berontak atau gerakan rakyat yang dipimpin oleh dukun.
Karena mereka merasa kebal, lantas maju. Tetapi akibatnya mereka dibabat.
Jadi segala emosi yang tidak disinari, ditingkatkan dan dipersenjatai oleh pengertian dan pengetahuan moderen akan hancur.
Masa Depan Nasionalisme Pembangunan
Adapun masa depan dari nasionalisme pembangunan di Indonesia itu akan tergantung pada tingkat kecanggihan dari nasionalisme itu sendiri.
Yakni sampai di mana kesadaran dunia media bisa turut meningkatkan tingkat pengertian itu.
Misalnya sampai di mana universitas membina hal yang demikian itu. Yang diperlukan ialah suatu penilaian tentang, kita sekarang ini berada di mana.
Lantas apa masalah-masalah yang belum kita tangani, masalah yang kita hadapi di dunia luar, bagaimana menanganinya supaya otonomi di bidang ekonomi dan di bidang kebudayaan itu terpelihara dan bisa dipertahankan.
Diskusi-diskusi semacam itu hampir tidak ada. Ada banyak diskusi tentang kebudayaan sebagai masalah interen kita.
Tetapi kebudayaan kita ini sedang ”di test” oleh dunia luar dan oleh kemampuan atau kecenderungan yang ada pada kekuatan itu.
Sebab jangan lupa, kita mempunyai kebudayaan yang kaya, kuat.
Tetapi mengapa kita bisa dijajah selama 300 tahun kalau kebudayaan kita itu hebat? Jadi ada kelemahan yang kita miliki dan harus kita sadari.
Karenanya harus kita pelajari, kenapa hal itu bisa terjadi.
Dengan segala kesadaran tentang kebudayaan kita juga harus mengerti apakah yang menjadi batu ujian sekarang.
Batu ujian itu terutama adalah bagaimana menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya kita tidak menjadi budak atau korban dari ilmu pengetahuan dan teknologi. (*)
Artikel ini merupakan hasil wawancara M. Syafii Anwar dengan Dr. Soedjatmoko di Jakarta, Agustus 1988.
Diterbitkan : Prisma 2 Februari 1991
PROFIL :
Soedjatmoko, lahir di Sawahlunto, 10 Januari 1922. Pernah belajar pada Sekolah Tinggi Kedokteran (1940) Jakarta.
Memperoleh Doktor Honoris Causa bidang hukum dari Cedar Crest College, Pennsylvania (1969), bidang humaniora dari Universitas Yale, USA (1970) dan Universitas Kebangsaan Malaysia (1980).
Tahun 1980 menjabat Rektor Universitas PBB di Tokyo. Pada tanggal 21 Desember 1989 beliau tutup usia.
Originally posted 2020-08-06 23:47:41.
