Daftar P2P Lending Syariah Indonesia Fintech Terbaik

P2P lending berbasis Syariah menawarkan alternatif investasi yang menarik. Tidak hanya karena dibangun berbasis syariat Agama, tetapi juga karena produk investasi dan pinjaman yang ditawarkan cukup menarik. Apa daftar fintech P2P lending berbasis Syariah terbaik di Indonesia saat ini ?

Investasi P2P Lending, pinjam meminjam berbasis Peer To Peer tumbuh cepat. Kehadirannya direspon dengan baik oleh publik Indonesia.

Laporan OJK – otoritas yang mengawasi P2P – menunjukkan bahwa bahwa nilai pertumbuhan bisnis P2P naik beberapa kali lipat dalam waktu hanya dua tahun. Baik dari sisi pinjaman maupun investasi.

Satu hal yang saya suka dengan P2P adalah kehadirannya memunculkan alternatif investasi dan pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan berbasis Syariah.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, tentu saja, merupakan pasar yang tepat untuk produk Syariah. Hanya faktanya, kontribusi pembiayaan Syariah masih kecil di Indonesia, kalah jauh dengan pembiayaan konvensional.

Salah satu sebab adalah kurangnya produk Syariah yang beredar di masyarakat. Jarang produk Syariah tersedia di pasar, yang bisa dengan mudah di akses oleh banyak orang.

Karena itu, kehadiran P2P Lending berbasis Syariah memberikan angin segar buat pembiayaan dan investasi Syariah di Indonesia. Jenis P2P ini diharapkan bisa menawarkan kombinasi yang ampuh antara konsep pembiayaan peer to peer dan sistem bagi hasil Syariah.

Apa saja P2P di Indonesia yang menawarkan produk Syariah ?

1. Investree

Investree adalah perusahaan pelopor P2P Lending di Indonesia yang saat ini sudah berizin OJK.  Setelah berkembang lewat pinjaman konvensional, Investree menawarkan P2P berbasis Syariah.

Investree menawarkan P2P Syariah, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan. Menjalankan konsep peer to peer dengan ketentuan sesuai Syariat Islam.

A. Pembiayaan Syariah Investree

Pinjaman Syariah yang ditawarkan Investree adalah pembiayaan modal kerja atas tagihan berjalan. Produk Syariah Investree memberikan bantuan pinjaman produktif untuk usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Fitur pembiayaan Investree adalah:

  • Pembiayaan maksimal 80% dari nilai invoice atau maksimal Rp 2.000.000.000 untuk setiap invoice.
  • Jangka waktu disesuaikan dengan jatuh tempo invoice atau maksimum 6 bulan disertai dengan pertimbangan dan analisis dari Investree.

Yang lumayan menarik, untuk mengontrol dasar Syariah, Investree akan tidak mendanai semua invoice. Invoice yang datang dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang masih belum syariah, dan aktivitas yang ada kandungan pertaruhan akan tidak diongkosi.

Model invoice yang jadi yang diutamakan yaitu yang dialamatkan ke Payor berwujud perusahaan besar, misalnya perusahaan multinasional, instansi yang tercatat di bursa saham, atau institusi pemerintah. Kedepan, tiap-tiap invoice yang disampaikan dapat dikaji, disortir, dan disepakati berdasar pada metode credit-scoring kekinian.

Proses mengajukan pendanaan Syariah di Investree yaitu: (1) Daftar online di web Investree; (2) Isi detail personal data — tergolong invoice dan document otoritas perusahaan; (3) Riset kerjakan penyeleksian dan diagnosis dengan kontribusi metode credit-scoring; (4) Sesudah terapan disepakati, pendanaan dapat diperlihatkan di marketplace Investree.

Harus dipahami kalau Investree yaitu basis P2P yang memperhadapkan orang diperlukan utang sama orang mempunyai dana. Saat pendanaan telah dikira pantas oleh Investree, pendanaan dapat dijajakan melalui marketplace ke Lender, yang terkelompok di basis P2P.

Berkaitan agunan, tidak cuman gunakan invoice menjadi agunan, Investree dapat mengharap peminjam untuk memberinya giro mundur dan agunan personal (individual guarantee) menjadi agunan tambahan.

B. Pendanaan Syariah Investree

Disamping yang lainnya, Investree butuh pendana atau Lender, yang bakal menyalur dana ke peminjam. Serta karena ini Syariah, proses permodalan mesti berdasar pada mekanisme buat hasil.

Kriteria jadi pendana di Investree merupakan Masyarakat Negara Indonesia (WNI) atau Masyarakat Negara Asing (WNA) berumur minimum 17 tahun. Buat WNI, kesahan jati diri bakal ditunjukkan lewat naskah KTP serta NPWP. Dan buat WNA lewat paspor serta rekening bank di Indonesia.

Ketentuan pendanaan adalah:

  • Pendanaan minimal di Investree Syariah Rp 5.000.000 dengan kelipatan Rp 1.000.000 untuk Invoice Financing Syariah.
  • Pendanaan  maksimal Rp 100.000.000 pada setiap pembiayaan yang didanai di Investree Syariah.

Pemberi dana di Investree Syariah akan terima keuntungan berwujud imbal hasil atau ujrah berdasar pada Janji Wakalah Bil Ujrah. Di akhir masa mendanai, Lender akan terima pembayaran dasar pendanaan.

Buat meminimalisasi efek wanprestasi, Investree akan lakukan studi, saringan, dan perjanjian berdasar pada prosedur credit-scoring pada tiap pendanaan yang disodorkan.

Sesudah dana Lender dicairkan ke Borrower, Investree juga lakukan pemantauan buat meyakinkan jika tidak ada penyelewengan pada dana yang diberi, repayment lantas bisa dikerjakan on-time. Kalau Borrower alami kegagalannya pembayaran, Investree akan lekas ambil perbuatan buat perlindungan keperluan Lender lewat pencairan agunan.

2. Alami Sharia

Alamisharia satu diantara perusahaan P2P Syariah yang tercatat di OJK. Alami menjajakan permodalan ke investor dengan ikrar Invoice Financing berdasarkan Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 serta 117/DSN-MUI/II/2018.

A. Pinjaman Syariah Alami

Pendanaan di Alami ialah invoice financing atau anjak piutang. Calon yang terima permodalan (beneficiary) yang punya bukti bill (invoice) bisa ajukan permodalan.

Syarat-syarat peminjam ialah (1) Perusahaan berwujud PT, CV, atau Yayasan yang jalankan rutinitas operasional tidak berseberangan dengan syariat Islam; (2) Udah berdiri sedikitnya satu tahun serta berada di Jabodetabek; (3) Perusahaan mau menyertakan rekening koran serta laporan accounting sedikitnya enam bulan terakhir; (4) Punya giro mundur serta agunan individu untuk ditanggungkan.

Fitur Invoice Financing di Alami adalah:

  • Minimal pembiayaan Rp 50.000.000 dan maksimal Rp 2.000.000.000.
  • Nilai pembiayaan didasarkan pada nilai invoice yang dimiliki calon penerima pembiayaan. ALAMI akan mendanai maksimal 80% dari nilai invoice yang dimiliki.
  • Tenor pembiayaan Invoice Financing adalah 1 bulan sampai maksimal 6 bulan.

Calon yang terima pendanaan mempunyai bukti bill atas satu pekerjaan yang sudah tuntas dilaksanakan. Mempunyai juga naskah yang membuktikan kalau pekerjaan sudah tuntas seperti Informasi Acara Serah Terima (BAST).

Status dengan pemberi kerja (bouwheer) yakni piutang yang dapat lekas dilaksanakan pembayaran pada tempo saat yang sudah ditetapkan.

Menurut bukti bill invoice, ALAMI dapat tawarkan ke calon Pendana (funder) buat memberinya pendanaan dengan ikrar wakalah bil ujrah dibarengi dana talangan dengan ikrar qardh.

Yang terima permodalan dapat melimpahkan kuasa ke yang terima permodalan selaku wakil buat mengatur bukti bill. Pendana lantas dapat memberinya kuasa ke ALAMI selaku wakil buat mengatur bukti bill dari yang terima pendanaan.

Atas layanan pengurusan bukti bill itu, yang terima pendanaan dapat memberinya ujrah selaku layanan pengurusan ke Pendana. Serta atas layanan pemakaian basis ALAMI, yang terima pendanaan dapat memberinya ujrah ke ALAMI.

ALAMI dapat terima penyerahan permodalan anjak piutang dari UKM pada basis. Lantas ALAMI dapat melaksanakan kredit scoring kepada UKM yang ajukan.

Kredit Scoring berdasar pada diagnosis kuantitatif dan kualitatif. Diagnosis kuantitatif berdasar pada laporan accounting serta rekening koran. Diagnosis kualitatif berdasar pada kisah bersejarah dan diagnosis lawatan ke area usaha.

Selesai memperoleh hasil skoring, ALAMI dapat memberinya penawaran kesepakatan pendanaan. Selesai peminjam sepakat, karenanya permintaan pendanaan dapat lekas masuk dalam dalam listing dalam periode waktu paling pelan 14 hari kerja.

Selesai dana terkumpul maka bisa lekas diteruskan ke UKM terkait serta pembayaran pelunasan pembayaran dapat dikerjakan sesuai sama jatuh termin yang dijanjikan.

Dalam marketplace P2P Alami, periode waktu listing pendanaan maksimum yakni 14 hari kerja. Seandainya dana yang terkumpul telah lebih dari pada 55% karenanya pendanaan bisa dilanjutkan ke UKM.

Tapi seandainya kurang dari 55% terkumpul karenanya UKM mempunyai opsi buat menghentikan penyerahan pendanaan, terus ambil pendanaan yang terkumpul, atau perpanjang periode waktu listing.

Seandainya saat sebelum 14 hari kerja dana telah terkumpul karenanya dana dapat lekas diteruskan maksimum dua hari kerja dari dana terkumpul. Seandainya dana telah terkumpul atau saat sebelum 14 hari kerja listing UKM menghentikan secara sepihak karenanya Anda penting bayar atas layanan yang sudah dilaksanakan oleh ALAMI.

B. Pendanaan Syariah Alami

Prasyarat jadi pendana yaitu Individual atau tubuh usaha. Penduduk Negara Indonesia (WNI) ataupun Penduduk Negara Asing (WNA) berumur sekurang-kurangnya 17 tahun dan menyertakan personalitas diri berwujud Kartu Tanda Masyarakat (KTP) diikuti NPWP untuk WNI. Untuk WNA menyertakan paspor diikuti rekening bank di Indonesia.

Sekurang-kurangnya permodalan untuk satu UKM yang bisa didistribusikan yaitu senilai Rp 1.000.000 dan maksimum yaitu senilai Rp 200.000.000 atau 10% dari tiap-tiap pendanaan.

Proses menjadi investor adalah:

  • Calon pendana melakukan pendaftaran. Setelah mendapatkan verifikasi email lalu diminta melengkapi profil di platform.
  • Setelah dilengkapi, pendana akan dikirimkan dokumen perjanjian (Wa’ad) untuk dilakukan tanda tangan elektronik (eSign).
  • ALAMI melakukan verifikasi data.
  • Setelah berhasil diverifikasi, Lender dapat melihat perusahaan yang listing dan memulai pembiayaan.

Imbal hasil atau ujrah dari permodalan akan diberi sesuai sama jatuh termin persetujuan pendanaan. Di saat jatuh termin pembayaran, Lender akan terima pelunasan (repayment) pada rekening virtual akun yang siap di dasbor ALAMI.

3. Duha Syariah 

Duha Syariah yaitu P2P financing tercatat di OJK. Produknya pendanaan barang serta layanan berdasar konsep Syariah (Bebas riba).

Penawaran produk ini menarik lantaran sejauh ini apabila pengin ajukan credit buat membeli barang di toko online, semisalnya, yang siap yaitu credit formal. Saat ini dengan P2P ini siap pendanaan yang berdasarkan Syariah.

Pendanaan yang dikasihkan pun tidak semata-mata – mata buat kepentingan konsumsi, barang habis gunakan, namun juga buat tamasya religius.

Duha memakai terapan utang online yang dapat di download di Google Playstore. Tiap-tiap penyerahan utang mesti lewat terapan utang itu.

A. Pembiayaan Syariah Duha

Duha Syariah menawarkan dua jenis produk pinjaman, yaitu Konsumtif (Barang/Jasa) dan Perjalanan Religi. Masing – masing produk memiliki fitur dan persyaratan kredit yang berbeda.

  • Pembiayaan Konsumtif (Barang/Jasa). Produk halal yang dijual di e-commerce atau marketplace yang bekerja sama dengan Duha Syariah. Maksimal pembiayaan Rp 20,000,000 dengan tenor 3, 6, 9 dan 12 bulan. Margin pembiayaan Konsumtif (Pembelian barang/jasa)  adalah Flat 2.0% per bulan
  • Pembiayaan Perjalanan Religi. Perjalanan Umroh dan Wisata Halal yang dijual di e-commerce atau marketplace yang bekerja sama dengan Duha Syariah. Maksimal pembiayaan Rp 30,000,000 dengan tenor 12, 24, dan 36 bulan. Ujroh untuk pembiayaan Perjalanan Umroh & Wisata Halal  = Flat 1.5% per bulan

Catatan: semua transaksi pembelian harus dilakukan di e-commerce/ market place yang bekerja sama dengan Duha Syariah, yaitu www.duniahalal.com.

Persyaratan pengajuan pinjaman adalah:

  1. Bekerja pada perusahaan/lembaga yang bekerja bersama-sama dengan Duha Syariah lewat pola potong upah.
  2. Ambil apps Duha Syariah serta login bernomor gadget.
  3. Melengkapi data personal serta Siap berikan reposisi Rekening Tabungan (Rekening Koran) 1 bulan akhir
  4. WNI Usia minimum 21 tahun atau mungkin kurang 21 tahun telah menikah
  5. Berada Jabodetabek, Bandung, Lampung, Palembang, serta Nusa Tenggara Barat.
  6. Punyai penerimaan rutin (bersih) minimum Rp 3 juta perbulan

Apa akad dalam Duha Syariah?

  • Akad Wakalah Bil Ujroh adalah kerja sama pemberian kuasa untuk menyalurkan langsung dana dari Pemberi Pembiayaan (Pemilik dana) kepada Penerima Pembiayaan melalui platform Duha Syariah.
  • Waad adalah pemberian janji pembiayaan dari Duha Syariah kepada Penerima Pembiayaan berupa plafond pembiayaan setelah pengajuan pembiayaan disetujui.
  • Murabahah adalah jual beli atas suatu barang dengan tingkat margin yang telah disetujui sebelum nya antara penjual dan pembeli.
  • Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu jasa dengan membayarkan sewa atau jasa pemakaian.

B. Pendanaan Syariah Duha

Untuk mendanai pinjaman, Duha Syariah membuka kesempatan bagi investor menanamkan dana sesuai ketentuan prinsip Syariah lewat platform P2P. Pendana menerima imbal hasil berupa ujrah wakalah sebagai jasa penagihan yang dibayarkan oleh Penerima Pembiayaan.

Pendanaan minimal sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan maksimal Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pada setiap pembiayaan.

Pembiayaan Duha Syariah hanya ditujukan untuk hal-hal yang halal. Tidak dapat membiayai pembelian barang seperti minuman keras/beralkohol, makanan tidak halal.

Syarat untuk menjadi Pendana di Duha Syariah adalah:

  • Orang perseorangan berusia minimum 21 tahun
  • Badan hukum/badan usaha/Lembaga Internasional
  • Domisili dalam dan luar Indonesia
  • Memiliki e-KTP valid
  • Sumber penghasilan bukan berasal dari kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme

Saat ini Duha Syariah tidak mengenakan biaya apapun kepada Pendana, selain biaya transfer antar bank yang berbeda.

Kemudian, proses mengajukan diri sebagai investor pendanaan sebagai berikut:

  1. Download aplikasi Duha Syariah Pemberi Pembiayaan (Lender) di Playstore.
  2. Daftar dengan melengkapi data dan dokumen yang diminta
  3. persetujuan dari Duha
  4. Pilih pembiayaan yang diinginkan
  5. Tanda Tangan akad pendanaan secara elektronik
  6. Transfer dana ke Virtual Account yang sudah ditentukan

Pendana akan menerima dana beserta imbal hasilnya setelah periode pembiayaan berakhir.Dana dipindahkan ke rekening Pendana sesuai rekening saat melakukan pendaftaran

Penting diperhatikan, bahwa jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh peminjam, maka sesuai  kaidah syariah, Duha tidak mengenakan denda/penalty jika terjadi keterlambatan pembayaran.

4. Amartha Syariah

Amartha adalah P2P Lending yang sudah berizin OJK. Setelah pembiayaan konvensional, baru – baru ini Amartha menawarkan pendanaan Syariah.

Amartha adalah platform P2P yang khusus melayani pengusaha mikro yang belum punya akses kredit ke perbankan. Lebih spesifiknya lagi, Amartha melayani kelompok ibu – ibu arisan, yang ingin mengajukan kredit mikro dalam jumlah kecil.

A. Pembiayaan Amartha Syariah

Proses pemberian kredit dalam model bisnis Amartha adalah:

  1. Kelompok. 15-20 orang dengan domisili berdekatan dibentuk sebagai sebuah kelompok yang masing-masing wajib mengikuti pelatihan untuk membangun komitmen tanggung renteng jika salah satu anggota mengalami kesulitan pembayaran.
  2. Skor Kredit. Pengajuan pendanaan didasari rencana usaha serta profil calon penerima pinjaman dan dievaluasi berdasarkan sistem skor kredit. Pengajuan pendanaan akan ditampilkan dalam marketplace setelah disetujui dan akad difasilitasi Amartha setelah terdanai.
  3. Pertemuan Mingguan. Selama masa peminjaman, penerima pinjaman diwajibkan mengikuti pertemuan kelompok mingguan yang difasilitasi Amartha dengan materi seputar antara lain pengelolaan keuangan, kedisiplinan, serta cara-cara memajukan usaha.

B. Pendanaan Amartha Syariah

Amartha tawarkan permodalan secara Syariah dan Konservatif pada beberapa Lender. Di halaman marketplace calon peminjam bakal tampak Janji Syariah, yang pertanda jika peminjam gunakan pendanaan Syariah.

Buat investor yang ingin melaksanakan permodalan syariah mesti pilih permodalan dengan janji Syariah.

Marketplace adalah halaman di website Amartha yang memberikan semuanya calon peminjam yang udah disortir oleh Amartha dan pantas buat diongkosi oleh Lender. Ada data komplet bab mengajukan utang di marketplace, terhitung model janji yang dibutuhkan peminjam.

Pendanaan Syariah di Amartha gunakan beberapa prinsip yang menunjuk pada fatwa DSN-MUI yang gunakan pola untuk hasil dengan nisbah yang disetujui oleh Beberapa Faksi.

Di saat proses perjanjian pendaanaan di Amartha, pendanan bakal tanda-tangan tiga document janji permodalan yang bisa di tanda bereskan oleh pendana ialah: Surat Kuasa Persetujuan Permodalan, Persetujuan Service Pendistribusian Permodalan, dan Janji Wakalah Bil Ujrah.

Janji bil Ujra dalam pendanaan syariah di mana satu diantaranya faksi memberi kuasa pada pihak lain buat bertindak yang dibutuhkan atas nama pemberi wakalah atau kuasa (muwakkil). Dan atas wakalah itu, yang menerima kuasa (wakil) bakal terima ujrah atau imbalan.

5.Ammana.id

Ammana yaitu P2P Syariah tercatat di OJK punya PT Ammana Fintek Syariah, yang mengaitkan pendana/lender dengan peminjam/borrower. Focus peminjam yaitu UMKM yang memerlukan modal usaha lewat program permodalan bersama-sama.

Berlainan dengan P2P lain, Ammana mengaplikasikan mekanisme non direct funding ialah eksekutor UMKM penting jadi sisi/anggota dari partner keuangan syariah mikro yang tercatat di Ammana yang memiliki fungsi menjadi instansi kurasi kepantasan usaha UMKM.

Dalam kata lain, partner ini yang memilih calon peminjam sebelumnya

Dalam kerjakan kerja sama, Ammana mengaplikasikan Pembagian Keuntungan hasil dari permodalan produktif dengan Mekanisme Murni Untuk Hasil di antara pendana/lender dengan partner instansi keuangan mikro syariah partner Ammana (BMT/KSPPS/BPRS/Instansi Ventura Syariah/Instansi Keuangan Syariah yang lain).

Basic pemutusan untuk hasil dilandasi di perbedaan di antara prediksi/taksiran dengan realisasi hasil dari penerimaan usaha yang diraih dari partner-mitra nasabah/UMKM yang mendapatkan permodalan dari Partner Lender/Partner BMT/KSPPS.

Sekarang, Ammana telah kerja sama PKS dengan 60 partner keuangan mikro Syariah. Pendistribusian Ammana dikerjakan lewat partner ini ke banyak peminjam. Di tiap-tiap permodalan, Ammana menuliskan siapa partner yang digandeng dalam memilih calon peminjam.

Yang masih belum terang lantaran tidak tercantum dalam web yaitu apabila nasabah menunggak apa partner turut memikul rugi. Ini yang masih belum terang.

6. Dana Syariah

Dana Syariah yakni P2P Lending Syariah tercatat di OJK. P2P punya PT. Dana Syariah Indonesia ini lakukan belahangan dana buat project property.

Yang didanai yakni project property yang udah ada pemesan atau pembelinya. Permodalan modal usaha property terdiri dari beraneka mode, ialah:

  • Prasarana. Jika pengembang telah memiliki sendiri lahan yang akan di kembangkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan usaha properti, maka Dana Syariah bisa bekerja sama untuk mencarikan Pendana yang akan mendanai kebutuhan dana pembangunan sarana prasarananya termasuk rumah contoh.
  • Unit Terjual. Pembiayaan Unit Terjual,  kerja sama dan pendanaan pengadaan lahan untuk dijadikan proyek properti
  • Jual Beli Rumah. Bagi Pemasar properti yang mendapatkan kesempatan untuk membeli unit rumah untuk dijual kembali , maka Dana Syariah bisa bekerja sama untuk mencarikan Pendana untuk mendanai rumah yang akan dibeli dan nantinya dibayar kembali setelah unit berhasil dijual.

Persyaratan untuk menjadi anggota dan melakukan pendanaan adalah:

  • Individu warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau lebih dan telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Republik Indonesia yang masih berlaku;
  • Badan hukum yang didirikan di Indonesia; atau
  • Warga negara atau badan hukum asing yang mempunyai ijin tinggal resmi dan masih berlaku dan telah mendapat persetujuan khusus dari Dana Syariah.

Minimal permodalan ialah Rp 1 juta dengan imbal hasil 15 – 20% 1 tahun. Imbal hasil ditransfer secara teratur ke rekening tiap bulan.

Calon lender daftarkan diri jadi peserta dari Dana Syariah lewat portal Dana Syariah, pengecekan lewat e mail dan lengkapi data profile. Harus mendukung Prasyarat serta Ketetapan keanggotaan.

Sesudah dikerjakan penelusuran serta disepakati, Lender dapat memperoleh Nomor Virtual Akun. Selanjutnya ialah penentuan project.

Saat sebelum memutuskan project Lender harus melaksanakan TOP UP dana ke Virtual Akun lebih dulu, lalu memutuskan usaha-usaha yang lagi dikerjakan bagiangan dana oleh Dana Syariah. Bagikan dana di project yang sesuai opsi pemilik Lender.

Pemberi Dana dapat terima buat hasil di tiap tanggal yang telah diputuskan. Pendana dapat terima pengembalian Dana Inti permodalan sesuai waktu project yang didanai.

7. Qazwa

Qazwa yaitu P2P Syariah yang tercatat di OJK. P2P ini gunakan kontrak pendanaan dengan ikrar Murabahah serta Wakalah yang sama dengan fatwa DSN MUI, dan gunakan sistem pasokan chain financing maka kontrak pendanaan jadi terang serta terbuka.

Pembiayaan di Qazwa ditujukan untuk usaha kecil dan UMKM, dengan akad yang digunakan adalah:

  • Mudharabah. Modal yang diberikan kepada Penerima Dana (UMKM) akan dikelola dan digunakan untuk melaksanakan aktivitas operasional bisnis, berkaitan dengan objek/barang yang akan diperjualbelikan
  • Murabahah. Modal yang diberikan kepada Penerima Dana (UMKM) akan digunakan untuk pembelian barang/bahan baku produksi dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati

A. Pembiayaan Qazwa Syariah

Qazwa menyiapkan pendanaan dengan pola persediaan chain financing; adalah kesibukan pendanaan credit modal kerja dengan libatkan mekanisme rantai persediaan usaha. Pendanaan dapat diserahkan kepada beragam faksi.

Pemilik Toko. Yang memiliki usaha, pemilik toko bisa ajukan pendanaan modal kerja ke Qazwa dengan memberinya info perihal data penyedia bersama bukti negosiasi yang sudah berjalan sekian lama ini. Lantas Qazwa bakal menyiapkan barang keperluan usaha itu secara langsung membayar ke penyedia.

Vendor. Penyedia barang bisa ajukan pendanaan lewat Qazwa dengan secara mendaftar konsumen masih/distributor ke mekanisme Qazwa. Seterusnya Qazwa bakal mengolah mengajukan pendanaan menurut data distributor dan bukti negosiasi yang dikasihkan.

Agen. Agen terkonfirmasi privat adalah pemilik atau pegawai dalam sesuatu instansi/organisasi, yang miliki partner binaan, dan butuh sumber pendanaan tambahan dari faksi lain. Dapat ajukan pendanaan ke Qazwa.

B. Pendanaan Qazwa Syariah

Persyaratan menjadi pendana merupakan Penduduk Negara Indonesia (WNI) atau Penduduk Negara Asing (WNA) yang berumur sedikitnya 17 tahun dan menyertakan bukti identitas berwujud KTP atau Paspor dan punyai rekening bank di Indonesia.

Minimal pendanaan amat dapat terjangkau, dimulai dari Rp 100,000, dengan rata – rata tenor pendanaan cukup pendek 1 sd enam bulan.

Buat mengurus risiko, Qazwa melaksanakan pendanaan pada bentuk usaha yang sertakan semua rantai ketersediaan UMKM maka dari itu memungkinan ada metode controlling di antara pelaksana usaha dan pemasoknya.

Selain itu, Qazqa memberinya dana terhadap UMKM dengan cara langsung tapi pendanaan kami beri berbentuk barang maka dari itu menaikkan keamanan permodalan yang diberi.

Tetapi, yang penting diingat, untuk hasil akan diberikan selesai project usai. Selesai project usai, UMKM memberikan dana ke faksi Qazwa dan bakal dilanjutkan ke rekening Lender.

8. Bsalam

Bsalam ialah peer-to-peer (P2P) financing berbasiskan syariah yang focus pada permodalan modal kerja Pengurus Perjalanan Beribadah Umroh (PPIU) dan Pengurus Beribadah Haji Teristimewa (PIHK). P2P Bsalam telah tercatat di OJK.

Ikrar di Bsalam memakai ikrar musyarakah. Ikrar ini ialah kerja sama upaya patungan di antara dua faksi atau mungkin lebih pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membayar satu model upaya (masyru) yang halal dan produktif dengan pembagian keuntungan sama untuk hasil yang disetujui

Bsalam memperhadapkan di antara PPIU yang memerlukan modal kerja dalam menggerakkan bisnis pemberangkatan umrohnya dengan pemilik dana yang ingin meningkatkan dananya lewat pola pendanaan syariah.

PPIU memerlukan modal kerja untuk pembayaran ticket airlines dan kemudahan saat sebelum beberapa jemaah yang memakai layanan PPIU itu menebus ongkos keberangkatan umrohnya.

Tiap perusahaan Pengurus Perjalanan Beribadah Umroh (PPIU) dan Pengurus Beribadah Haji Teristimewa (PIHK) akan menjadi Yang terima Pendanaan di Bsalam. Kriterianya ialah:

  1. Memiliki legalitas dan perijinan sesuai Peraturan berlaku.
  2. Terdaftar sebagai PPIU/PIHK di Kementerian Negara Republik Indonesia
  3. Terdaftar di dalam salah satu Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia

Satu diantara argumen P2P ini focus di Umroh dan Haji yakni volume pemberangkatan umroh yang terus melewati jatah jamaat dan bertambah tiap-tiap tahun. Soal ini membuat kestabilan upaya jadi baik.

Beberapa langkah mitigasi resiko yang dilakukan Bsalam adalah:

  1. Mengunjungi kantor layanan PPIU dan melakukan verifikasi kepada komunitas/asosiasi PPIU/PIHK.
  2. Memperhatikan dan memperhitungkan pengalaman pemberangkatan umroh/haji khusus para penerima pembiayaan.
  3. Sebelum dana pembiayaan dicairkan kepada rekening Penerima Pembiayaan disyaratkan telah ada bukti perintah transfer kepada bank untuk pembayaran booking seat/akomodasi.

Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya.

9. Ethis

Ethis yakni P2P Syariah tercatat di OJK, yang memberinya pendanaan di divisi property, Real Estate dan Infrastruktur. Sasarannya yakni uang pendanaan didistribusikan ke project yang bawa efek sosial dalam jumlah besar.

Ikrar yang dipakai yakni:

Musyarakah. Syirkah atau serikat yakni wujud kerja sama di antara dua faksi atau bisa lebih berbentuk kontributor dana untuk pendanaan suatu usaha. Seperti Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000, semasing faksi setuju dapat ketetapan buat hasil dan memikul rugi seperti jumlah pendanaan atau pembagian modal yang dikerjakan.

Wakalah. Ikrar ini menyebutkan penyerahan kuasa dari faksi pertama dengan menunjuk satu orang atau faksi ke-2 untuk menjalankan suatu sekedar kuasa atau otoritas yang diberi dan diatur. Keterangan ikrar wakalah ini pula diterangkan seperti Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000. Servis layanan yaitu satu diantara hal yang dapat diwakili gunakan ikrar ini. Bila kuasa atau otoritas udah ditunaikan, karena itu seluruh tanggung jawab dan risiko jadi punya faksi pertama.

Wakalah Bil-Ujrah. Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006, wakalah bil-ujroh adalah suatu bentuk ikrar wakalah di mana peserta memberinya kuasa pada pihak ke-2 dengan imbalan pemberian ujrah (cost).

Pribadi pemilik perusahaan dan Perusahaan developer / kontraktor property bisa ajukan pendanaan project. Syaratnya sertakan data diri, perusahaan, dan beberapa surat hal pembuatan izin project yang diberikan.

Ethis kenakan cost penyelenggaran pendanaan berlainan seperti nilai project dan periode waktu pembayaran pelunasan pembayaran, ditambah lagi Margin Keuntungan yang dapat dikasih ke pemberi pendanaan.

Ethis Syariah tidak benarkan ada tambahan cost denda dalam utang dan pendanaan. Akan tetapi untuk menghalang ketinggalan operasional, kami udah menggenggam agunan dari faksi developer / kontraktor yang dapat kami jual untuk pembayaran utang piutang.

Akan tetapi, bila nilai jual melewati, karena itu tersisa itu dapat kami balikkan ke faksi yang menerima pendanaan.

Proses memberikan pembiayaan adalah:

  1. Registrasi. Daftarkan diri anda sebagai Pemberi Pembiayaan pada menu daftar. Pendaftaran ini gratis / tidak dikenakan biaya.
  2. Jelajahi Proyek. Pilih proyek yang sedang berjalan saat ini dan pelajari dengan seksama sebelum melakukan pembiayaan.
  3. Beri Pembiayaan. Mulai pembiayaan pertama anda pada proyek yang anda pilih.
  4. Monitor Pembiayaan. Memonitori proyek pembiayaan anda secara berkala untuk melihat perkembangannya dari waktu ke waktu di dasbor profil anda. Tim Ethis akan mengirimkan laporan di setiap progres pembangunan proyek.
Apa itu P2P Lending

Apa itu P2P Lending

Bagaimana kalau saya pengin pinjamkan uang langsung (tanpa ada mediator) ke pihak lain untuk mendapati imbalan bunga, dan utang itu udah disaring secara baik oleh pakarnya biar efeknya tertanggulangi.

Dahulu, peluang ini susah dikerjakan sebab pelbagai rintangan. Tetapi, waktu ini, dengan perkembangan technologi, kemauan saya pinjamkan itu dapat direalisasikan dengan P2P – Peer to Peer.

P2P Lending merupakan pinjam pinjam dengan cara langsung berbasiskan technologi data. Satu faksi selaku pemberi utang, sementara faksi lain selaku yang terima utang, yang disandingkan melalui basis pelaksana P2P.

Beberapa elemen utama dalam P2P Lending merupakan:

  1. Pemberi Pinjaman. Pihak yang memiliki uang untuk mendanai pinjaman dan mengharapkan return dari pinjaman tersebut.
  2. Penerima pinjaman. Pihak yang membutuhkan pinjaman dan bersedia membayar bunga atau biaya atas pinjaman tersebut
  3. Penyelenggara P2P. Pihak yang menyediakan platform online untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara digital.
  4. Terjadi pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara online lewat platform P2P.

Bisa dilihat bahwa idenya sebenarnya cukup simpel. P2P menjadi marketplace untuk pinjam meminjam.

Tapi kenapa populer ?

Alasan Munculnya P2P

Seperti telah saya singgung, kepentingan buat mendapati return investasi semakin tinggi. Perihal ini dapat direalisasikan kalau utang bisa diberi langsung tanpa butuh mediator, maka dari itu tak ada potongan.

Di sisi lainnya, banyak orang-orang yang tak dapat ajukan credit ke bank. Bank miliki segudang aturan, yang membikin orang atau usaha sukar ambil credit di bank.

Terjadi mismatch dalam pasar utang, adalah:

  • Pemilik dana (lender) ingin memberikan pinjaman namun tidak tahu pihak yang layak diberikan pinjaman.
  • Penerima pinjaman (borrower) ingin meminjam namun tidak tahu harus ke mana, selain bank, untuk bisa meminjam.

Sekian lama ini, mismatch ini sukar diakhiri karena pemilik dana kesukaran cari calon peminjam yang telah berhasil lolos screening, dapat diakui, hingga dapat memperoleh utang sesuai profile dampak yang didambakan.

P2P Lending menjajakan jalan keluar ! Dengan membikin proses peer to peer, kawan ke kawan, memanfaatkan technologi data, yang membikin proses perjumpaan, yang awalnya sukar, saat ini simpel dijalankan secara efektif serta terbuka.

Orang punyai dana tinggal menunjuk lewat cara online di basis perusahaan P2P masalah utang yang mana ingin mereka danai. Mereka dapat menyaksikan data komplet masalah profile peminjam, return, kemungkinan serta scoring credit, yang seluruhnya disiapkan oleh pelaksana P2P.

Orang yang perlu utang, tapi tak dapat ajukan ke bank, dapat mengambil program P2P untuk ajukan credit lewat cara online, dengan persyaratan yang lebih simpel.

Perbedaan dengan Bank

Perbedaan utama dengan bank adalah berikut:

Pertama, P2P tidak kerjakan pengumpulan dana orang karena dalam prosesnya pemilik dana (lender) berjumpa langsung dengan pelacak dana. Pemilik dana menunjuk sendiri faksi yang akan didanai.

Dana dari lender tidak dikelompokkan oleh perusahaan pengelola P2P, tetapi langsung dialirkan ke yang terima utang. Perusahaan pengelola P2P cuma memberi info masalah profile calon peminjam.

Dalam P2P, keputusan untuk mendanai utang langsung ditangan pemilik dana, pengelola tidak memutus faksi yang akan dikasihkan utang.

Sistem ini tidak serupa dengan di bank, yang pemilik simpanan tidak mengerti ke mana uang itu dipinjam. Keputusan utang seutuhnya ditangan bank, pemilik simpanan tidak dapat memastikan ke mana utang dikasihkan.

Ke-2 , kemungkinan tidak berhasil bayar di jamin oleh pemberi utang. Pengelola P2P tidak dibolehkan memikul kemungkinan utang menunggak.

Sementara kalaupun menabung di bank, saat utang tidak berhasil bayar, kemungkinan di jamin bank serta bukan oleh pemilik simpanan. Pemilik simpanan aman dananya.

Manfaat P2P 

Rancangan peer to peer, yang melepas peranan bank menjadi penyambung, membikin proses pinjam pinjam jadi lebih fleksibel, lebih inovatif serta lebih cepat. Ada produk – produk keuangan anyar dari P2P.

Bank karena mengumpulkan dana dari penduduk mesti prudent, runduk di beberapa aturan dari Bank Kunci. Sementara P2P karena uangnya langsung dari pemilik dana jadi lebih lentur serta lebih bebas.

Akses credit jadi lebih simpel dan bermacam lewat P2P.

Contohnya, satu diantaranya P2P memberinya credit ke grup ibu – ibu arisan di perdesaan, dalam jumlah utang mikro Rp 300 ribu. Grup yang sejauh ini susah mendapat akses credit.

Utang online P2P lain cuma perlu persyaratan KTP dan photo selfie untuk dapat diberikan dan disepakati di dalam 24 jam. Type ini sesuai untuk penuhi kepentingan dana krisis yang cepat.

Sejauh ini, rintangan paling besar entrepreneur UMKM yakni tak miliki agunan untuk ajukan credit. P2P membikin produk credit UMKM yang jaminannya yakni bill atau invoice, tak usah agunan berbentuk asset.

Return buat pemilik dana di P2P lebih menarik karena raibnya penyambung. Kelak di sisi akhir, saya sharing pengalaman melakukan investasi di satu diantaranya P2P, yang memberinya return 15% sd 18% satu tahun.

Minimal investasi di P2P dapat didesak kecil sekali karena karakternya yang bersama – sama. Di basis yang disajikan pelaksana, calon pemberi utang dapat bersama – sama membayar satu upaya yang potensial, dengan membagi – buat jumlah pendanaan.

Saya pernah check, satu diantaranya P2P terima investasi mulai Rp 100 ribu. Jumlah investasi yang paling dapat terjangkau buat seluruhnya golongan.

Kegunaan lainnya yakni investasi di P2P dapat dilaksanakan secara at anytime dan anywhere. Tak usah mesti hadir ke kantor cabang.

Regulasi P2P Fintech Lending Indonesia

Regulasi P2P Fintech Lending Indonesia

P2P adalah industri yang baru. Regulasinya pun belum lama.

Baru akhir 2016, OJK keluarkan Ketentuan, POJK 77, yang mengontrol bab industri P2P di Indonesia. Aturan ini memastikan P2P jadi “Instansi Pinjam Pinjam Uang Berbasiskan Technologi Info”.

POJK 77 mengontrol baik dari segi investasi ataupun dari segi peminjam. Hal pelindungan customer jadi konsentrasi perhatian OJK.

1. Definisi 

Definisi POJK 77 soal P2P Lending tertulis “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Dari definisi ini, OJK menetapkan bahwa proses pinjam meminjam di fintech P2P terjadi atas keterlibatan tiga pihak, yaitu:

  1. Penyelenggara, yang disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dengan tugas mempertemukan pemberi pinjaman dana penerima pinjaman.
  2. Pemberi pinjaman, yaitu orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
  3. Penerima pinjaman, yaitu adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Menurut OJK, pertemuan harus memenuhi dua syarat: (1) secara langsung; (2) melalui sistem elektronik dengan jaringan internet.

OJK sangat menekankan pertemuan “secara langsung” di P2P, untuk menghindari terjadinya penghimpunan dana. Penghimpunan dana menjadi domainnya bank.

Tidak boleh dana dari pemberi pinjaman berhenti atau disimpan di penyelenggara. Semua investasi harus langsung ke peminjam.

OJK juga menetapkan bahwa pertemuan dilakukan secara online. Tidak bisa transaksi P2P dilakukan secara offline, misalnya secara tatap muka.

2. Perlindungan Konsumen

OJK menaruh perhatian cukup serius soal aspek perlindungan konsumen. Paling tidak ini karena beberapa alasan:

  • Industri baru. Sebagai sesuatu yang baru, apalagi menyangkut investasi, perlu kehati – hatian dalam pelaksanaanya. Apalagi ini menyangkut transaksi dunia online, yang dikenal cukup sulit di monitor.
  • Pinjaman online ilegal. Tanpa diduga sebelumnya, muncul banyak pinjaman online ilegal yang merugikan konsumen dan mencoreng image P2P resmi.

Dalam peraturannya OJK berupaya melindungi konsumen P2P, dengan menerapkan sejumlah langkah, yaitu:

A. Wajib Izin/Terdaftar di OJK

Seluruh pihak yang menjajakan utang online harus tercatat dan berijin dari OJK, tanpa ada terkecuali. Tak dapat menjajakan utang lewat cara online, tanpa ada restu OJK.

Kewajiban hal pembuatan izin ini bikin utang online runduk di pemantauan dan ketetapan yang dikukuhkan oleh OJK. Pelindungan kastemer jadi bisa dilakukan dengan efisien.

B. Pengurus

OJK menetapkan bahwa Direksi dan Komisaris dari fintech P2P wajib untuk:

  • Punya pengalaman minimal 1 tahun pada level manajerial dalam dunia keuangan
  • Lolos ujian sertifikasi yang diadakan oleh Asosiasi Fintech
  • Lolos fit and proper test dari OJK

Syarat ini ditujukan agar pengurus pinjaman online adalah memang orang – orang yang kompeten dan bisa dipercaya. Bukan pengurus yang punya catatan buruk dalam karirnya di dunia keuangan.

C. Pembatasan Akses Data

Kebocoran data personal bisa didorong oleh ada akses yang terlalu berlebih pada mobile phone pemakai utang daring. Indonesia sampai sekarang ini belum miliki perihal UU Pelindungan Data Individu.

OJK pro-aktif kerjakan limitasi akses pengelola Fintech Lending pada mobile phone pemakai. Untuk sekarang ini cuma bisa akses pada kamera, microphone, dan location (CEMILAN). Jika ada pelanggaran oleh pengelola Fintech Lending, OJK memberinya ancaman.

D. Maksimum Bunga Harian

Tingginya bunga utang online sekian lama ini, membuat OJK serta AFPI bergerak kerjakan pengaturan kepada suku bunga. Ini yakni sisi dari usaha pelindungan kepada customer utang online.

AFPI menentukan jika jumlah keseluruhan ongkos utang tidak melewati suku bunga flat 0.8% setiap hari. Maximum bunga 1 bulan, dengan aturan ini, jadi 24% (analisis 1 bulan 30 hari).

E. Maksimum Total Biaya Pinjaman

Tidak sekedar stop di masalah maksimal bunga perhari, OJK serta AFPI pun bergerak batasi maksimal keseluruhan ongkos utang. Cara ini menjadi memperkirakan perusahaan mengusahakan aturan bunga maksimal, dengan membebankan ongkos – ongkos.

Satu diantara perumpamaannya ialah praktik pemangkasan ongkos didepan dari plafon yang disepakati maka dari itu dana yang dicairkan ke rekening lebih kecil dari jumlahnya utang yang disepakati. Praktik ini secara efisien turunkan bunga (supaya penuhi aturan maksimal 0.8% perhari) biarpun sesungguhnya keseluruhan beban ongkos utang yang perlu dilunasi peminjam sama atau bahkan juga makin besar.

OJK serta AFPI menentukan jika jumlah keseluruhan ongkos, ongkos keterbelakangan serta semua beberapa ongkos yang lain sebesar maksimum 100% (100 prosen) dari nilai prinsipal utang.

Perumpamaannya, utang senilai Rp 1 juta, karena itu semua ongkos (apa saja itu) maksimal Rp 1 juta serta jangan lebih.

F. Cara Penagihan

Proses penagihan di pinjol banyak mendapatkan sorotan sebab dikira tak manusiawi dan menyalahi privasi kastemer. Tampil banyak protes dan kabar di wadah bab kegarangan penagihan lewat online.

Buat menanggulanginya, OJK dan AFPI menentukan jika semuanya tenaga penagih di utang online harus lulus sertifikasi yang diselenggarakan oleh AFPI. Sertifikasi didambakan dapat memberikan edukasi terhadap tenaga penagih bab metode penagihan yang betul dan seperti aturan.

3. Anggota Asosiasi AFPI

Setiap perusahaan penyelenggara P2P yang terdaftar di OJK wajib menjadi Asosiasi Fintech. Jika tidak menjadi anggota asosiasi, izin OJK tidak diberikan atau akan dicabut.

Keanggotaan federasi begitu penting karena ini sisi dari usaha OJK meyakinkan kepatuhan pada aturan serta pelindungan costumer. Dengan jadi anggota federasi, P2P harus penuhi beberapa keputusan, yakni:

a. Transparansi Biaya

Mesti menuliskan keseluruhan cost (fees) yang muncul dari utang (biaya of borrowing), termaksud cost yang muncul pada muka (upfront fee), bunga, cost asuransi atau pertanggungan lain, provisi, cost ketinggalan, cost pembayaran pelunasan pembayaran dipercepat, dan cost yang lain yang dikenai pada peminjam.

Tiap-tiap Pelaksana P2P mesti menuliskan sejumlah ongkos sebagai halnya diartikan di atas dalam replikasi nominal Rupiah untuk merefleksikan beban cost secara riil buat pembeli.

b. Larangan Informasi Menyesatkan

Tiap Pengelola dilarang mengemukakan data dengan pola, wujud, atau model yang mencelakakan customer saat proses penawaran produk, iklan, atau data keuangan yang mengubah ketentuan dari Pemakai.

Pola, wujud, atau model yang mencelakakan customer sebagai halnya diterangkan dalam butir (a) di antaranya: a) pemanfaatan figur/figur petinggi negara, pemerintahan, atau ahli yang seakan-akan mempromosi (endorse) produk serta/atau layanan; serta b) pemanfaatan data, statistik, atau analisis yang tak cocok, tak benar atau tidak bisa dipertanggung-jawabkan.

c. Layanan Pengaduan

Tiap Pelaksana mesti menuliskan nama sah perusahaan dan alamat kantor seperti Surat Informasi Domisili, e mail, dan nomor telpon kantor yang bisa dikontak untuk aduan nasabah dan dalam soal terjadi konflik, dan menuliskan standard service untuk mengolah aduan.

Mesti terang berapakah lama aduan diselesaikan dan oleh siapa. Karenanya, perusahaan mesti pun punya sumber daya manusia dan sistem dalam layani aduan dari pemakai. Mesti ada individu yang ditugaskan tangani aduan kastemer supaya bisa diselesaikan secara bagus dan cepat.

d. Predatory Lending

P2P utang online dilarang lakukan Predatory Lending, yakni praktek pemberian utang yang memakai persyaratan, aturan, bunga, serta/atau sejumlah biaya yang tidak lumrah buat Yang terima Utang, misalnya merupakan:

  1. pemastian prasyarat, peraturan, atau ongkos yang ada kandungan bagian tipu muslihat;
  2. pemastian prasyarat, peraturan, bunga, dan/atau sejumlah ongkos yang tidak perhatikan potensi Yang menerima Utang buat kembalikan pinjaman; atau
  3. utang ke usaha kecil dan menengah, utang mikro, utang costumer, utang harian, dan/atau wujud utang yang lain yang
  4. memakai prasyarat, peraturan, bunga, dan sejumlah ongkos yang tidak lumrah.
Cara Kerja P2P Fintech Lending

Cara Kerja P2P Fintech Lending

Proses model bisnis terdiri dari pendanaan, manajemen resiko dan penagihan.

A. Pendanaan

Proses yang umum dilakukan oleh perusahaan penyelenggara P2P di Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Calon peminjam ajukan utang ke perusahaan P2P. Tipe utang yang dijajakan dapat beraneka – ragam, bergantung produk yang dikeluarkan pelaksana.
  2. Pelaksana P2P kerjakan studi credit dan memandang tingkat efek peminjam. Peminjam harus sampaikan document dan siap untuk dianalisa.
  3. Pelaksana P2P menyepakati utang dan memberi scoring credit. Di sesi ini belumlah ada pencairan dana ke peminjam
  4. Utang yang disepakati dikabarkan di marketplace basis P2P untuk banyak pemberi utang (lender) kerjakan permodalan. Dalam pemberitaan tertulis komplet data bab bunga, score credit dan profile peminjam
  5. Pemberi utang memutuskan utang dan memposisikan dana seperti jumlah yang diingini. Di satu utang dapat terbagi atas beragam lender.
  6. Pemberi utang tanda-tangan kesepakatan yang dikerjakan lewat cara online dengan tanda-tangan elektronik.
  7. Setelah tiba di fase yang udah diputuskan, waktu buat lender untuk memposisikan dana ditutup. Tidak dapat kembali masuk lender baru.
  8. Dana dari masing – masing lender bakal dicairkan langsung ke peminjam, yang diatur oleh perusahaan P2P.
    Saat utang jatuh termin, pembayaran dari borrower akan selekasnya ditransfer ke rekening lender.

B. Manajemen Resiko 

Tugas penyelenggara P2P adalah memastikan bahwa peminjam yang dipilih punya kemampuan untuk membayar lunas pinjaman. Meskipun resiko gagal bayar tidak ditanggung, tetapi penyelenggara wajib memastikan resiko bisa ditekan seminimal mungkin.

Manajemen resiko yang dilakukan penyelenggara P2P antara lain adalah:

  • Seleksi. Melakukan seleksi pinjaman sebaik – baiknya, menggunakan teknologi skor kredit untuk bisa memilih peminjam yang mampu membayar kewajiban tepat waktu
  • Jaminan. Meminta jaminan dari peminjam. Tidak harus dalam bentuk aset (rumah/tanah), tetapi bisa jaminan personal atau tagihan (invoice) sebagai jaminan
  • Asuransi Kredit. Kerjasama dengan perusahaan asuransi kredit supaya saat pinjaman menunggak, pokok pinjaman bisa dikembalikan oleh asuransi. Skema dan premi asuransi tergantung masing – masing P2P.

C. Penagihan

Proses penagihan menjadi tanggung jawab penyelenggara P2P. Mereka harus memastikan bahwa peminjam membayar tagihan tepat waktu.

Laporan soal status pinjaman tercantum di dashboard lender, termasuk jika pembayaran terlambat. Bisa dimonitor oleh lender dari waktu ke waktu.

Saat terjadi tunggakan pinjaman, penyelenggara akan melakukan hal – hal berikut:

  • Penagihan. Melakukan collection ke debitur dengan berbagai teknik dan cara.
  • Mengeksekusi jaminan. Sesuai dengan perjanjian pinjaman, jika menunggak, maka jaminan bisa dieksekusi
  • Klaim asuransi. Melakukan klaim pinjaman yang menunggak ke pihak asuransi kredit setelah memenuhi kriteria, agar pokok pinjaman bisa dibayarkan  oleh pihak asuransi.

Kesimpulan

Memanfaatkan teknologi, P2P Syariah menawarkan tidak hanya pembiayaan serta pendanaan berbasis syariat Agama, tetapi juga sejumlah inovasi keuangan, seperti return lebih tinggi, minimum investasi kecil, pinjaman online yang membuka akses kredit.

Dari daftar P2P Syariah ini, kita bisa melihat berbagai pembiayaan yang menarik, misalnya umroh, Haji, real estate, modal usaha dan lain-lainnya untuk UMKM. Pinjaman usaha yang mungkin sulit diajukan ke lembaga perbankan, tetapi diterima oleh P2P.

Namun, investasi pada P2P mengandung sejumlah resiko, yang lebih tinggi dari, misalnya deposito di bank atau reksadana. Karena itu, keputusan investasi di P2P, jangan hanya berpaku pada return, tetapi juga harus melihat resiko. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.