Beranda Berita BAIN HAM RI Kasus Korupsi dan Pencemaran Lingkungan Jadi Prioritas

BAIN HAM RI Kasus Korupsi dan Pencemaran Lingkungan Jadi Prioritas

107
0
BAIN HAM RI Prioritaskan Kasus Korupsi
Djaya Jumain, Ketua Bidang OKK DPP BAIN HAM RI,

CAFEBERITA.COM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) di 34 Provinsi, kini bergerak secara bersama-sama ungkap kasus korupsi.

Tak hanya itu namun juga kasus pencemaran lingkungan dan ini bakal menjadi program nasional BAIN HAM RI untuk di selesaikan sebagai tahap awal enam bulan kedepan.

Untuk investigasi kasus korupsi dan kasus pencemaran lingkungan, kini menjadi tanggung jawab bersama.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen BAIN HAM RI sesuai dengan tupoksinya sebagai lembaga Advokasi,Investigasi, dan Perlindungan HAM.

Menurut Djaya Jumain yang saat ini menjabat Ketua Bidang OKK DPP BAIN HAM RI, hal ini perlu tindakan secepatnya sebelum masuk tahun 2021 agar bisa evaluasi kembali peluang dan perkembangan hasil kinerja pengurus 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Djaya Jumain mengatakan, selain kasus korupsi dan pencemaran lingkungan , investigasi kasus lainnya dan Advokasi masyarakat tetap berjalan normal seperti biasanya.

Apalagi jika kasus itu mengenai pelanggaran hak asasi manusia, harus menjadi perhatian khusus.

Namun untuk kasus korupsi dan kasus pencemaran lingkungan, menurutnya, harus dilihat sejauh mana angka kasus korupsi dan pencemaran lingkungan itu terjadi.

Djaya Jumain yang juga mantan Reporter Radio KBR 68H Jakarta ini, menyebutkan beberapa kasus korupsi sudah ada yang dilaporkan.

Salah satunya, kasus pengunaan anggaran bantuan sosial Covid 19 yang dilaporkan oleh DPW BAIN HAM RI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Kejaksaan.

“Kasusnya sementara berjalan proses hukum,” ujarnya, Selasa (21/7/2020).

Sementara kasus pencemaran lingkungan dari limbah PT.PLN di Desa Punagayya Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sementara tahap investigasi.

Kasus ini menurut Djaya Jumain, sudah mengakibatkan warga mengalami kerugian karena sumur yang selama ini digunakan untuk keperluan umum dan usaha tercemar.

Kasus ini, kata Djaya Jumain, juga menjadi perhatian BAIN HAM RI untuk menindaklanjuti dan mendukung Law Firm Dr. Muhammad Nur,SH., MH & Associates yang selama ini mendampingi korban untuk memperjuangkan hak-haknya.

Olehnya itu, Djaya Jumain berharap, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) BAIN HAM RI di 34 Provinsi mempublikasikan kasus korupsi dan pencemaran lingkungan di media cetak, Televisi, dan media online.

Ini sebagai bentuk upaya memberantas kasus korupsi dan melindungi masyarakat dari pemcemaran lingkungan dari limbah perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Terkhusus untuk kedua kasus ini, ujarnya, perlu kesiapan. Selain membangun kemitraan dengan media sebagai pendukung dalam mempublikasikan temuan, yang paling penting adalah data dan bukti dilapangan.

Serta kordinasi dengan DPP BAIN HAM RI,” ujarnya.

Tepatnya yang berkantor Pusat di Jalan Tun Abdul Razak , Citraland Celebes Hertasning Baru, Gowa, Sulawesi Selatan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here